Sejarah Kalimantan Timur
Pembentukan provinsi Kalimantan Timur terjadi tahun 1956. sebelumnya, provinsi ini merupakan salah satu keresidenan di provinsi
Sejarah Kalimantan Timur bisa dikatakan sangat tua. Para ahli sejarah mengatakan bahwa wilayah Kalimantan Timur telah dihuni manusia sejak zaman glacial (es). Penduduknya ketika itu adalah dari ras Negrid Weddid yang sekarang sudah tidak ada lagi. Sekitar 3000 tahun sebelum masehi datang dan tinggal di wilayah Kalimantan Timur kelompok Proto-Melayu atau Melayu Tua. Sekitar tahun 500 sebelum masehi, dating kelompok migran kedua, yaitu, kelompok Deutro-Melayu atau Melayu Muda.
Namun sejarah Kalimantan Timur yang telah berupa kesatuan politik adalah bermula dari Kerajaan Mulawarman atau Kutai Martapura. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 di Muara Kaman. Ketika itu, Kutai Martapura telah menjalin hubungan dengan India, sehingga tidak mengherankan jika Kutai Martapura merupakan pusat penyebaran agama Hindu, selain juga merupakan pusat perdagangan.
Sampai abad ke 14, Kerajaan Mulawarman atau Kutai Martapura merupakan kerajaan yang sangat berpengaruh di Kalimantan. Pada abad ke 14, ketenarannya mulai tersaingi oleh kerajaan baru yang mendapat pengaruh dan dukungan dari Jawa, yaitu, Kerajaan Kutai Kertanegara. Kerajaan Kutai Martapura akhirnya runtuh pada abad ke 17 setelah kalah dalam perang dengan Kerajaan Kutai Kertanegara. Keruntuhan Kerajaan Kutai Martapura memberikan kesempatan bagi daerah-daerah pedalaman yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Kutai Martapura dapat melepaskan diri, membentuk kerajaan-kerajaan sendiri selain ada pula yang menggabungkan diri dengan Kerajaan Kutai Kertanegara.
Pada abad ke 15, di wilayah Kalimantan Timur telah berdiri Kerajaan-Kerajaan Islam. Mereka adalah Kesultanan Kutai, Kesultanan Pasir, Kesultanan Berau, dan Kesultanan Bulungan. Perkembangan agama Islam di daerah ini berlangung dengan pesat, yang salah satu penyebabnya adalah terjalinnya hubungan dagang dengan saudagar-saudagar Islam.
Perkembangan selanjutnya, Kalimantan Timur menjadi wilayah yang berpenduduk heterogen. Banyak orang-orang Bugis (Sulawesi Selatan), dan orang-orang Banjar
(Kalimantan Selatan) berpindah ke Kalimantan Timur dengan berbagai alas an. Orang Banjar, misalnya, pindah ke Kalimantan Timur untuk menghindari kekuasaan kolonial karena waktu itu Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan sudah dimasuki Belanda.
Belanda pada akhirnya sampai juga ke Kalimantan Timur dan dapat menguasai kerajaan-kerajaan yang terdapat di wilayah tersebut. Kerajaan Kutai Kertanegara jatuh ke dalam pengaruh Belanda tahun 1844. Kerajaan lainnya, yaitu, Kerajaan Pasir jatuh ke dalam pengaruh Belanda tahun 1885, Kerajaan Berau tahun 1837, dan Kerajaan Bulungan tahun 1850.
Meskipun secara resmi wilayah Kalimantan Timur sudah dikuasai Belanda, namun banyak rakyat yang tidak menerima pendudukan itu. Rakyat melakukan berbagai perlawanan meskipun dalam kekuatan kecil dan lokal. Baru pada awal abad ke 20 perjuangan rakyat lebih terorganisasi, bahkan secara nasional. Hal ini tidak lepas dari pengaruh gerakan-gerakan kebangsaan yang menjamur di Pulau Jawa. Banyak organisasi politik di Jawa yang membuka cabangnya di Kalimantan Timur, antara lain Serikat Islam (SI) yang didirikan di Samarinda tahun 1930, kemudian tahun 1934 berdiri organisai Persatuan Bangsa Indonesia (Parindra), dan pada tahun 1937 dibentuk cabang Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di Samarinda dan Balikpapan.
Pertumbuhan berbagai organisasi politik itu berlangsung sampai Jepang masuk dan menguasai Kalimantan Timur. Di era penjajahan Jepang, berbagai organisasi politik itu ditekan dan bahkan dibubarkan. Rakyat dilarang melakukan berbagai kegiatan politik. Segala kegiatan rakyat hanya ditujukan untuk mendukung perang yang sedang dilancarkan Jepang di seluruh Asia Pasifik. Keadaan yang menyengsarakan rakyat ini berlangung sampai Jepang menyerah terhadap Sekutu yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda kembali masuk ke
Namun federasi ini tidak bertahan lama. Hal ini karena rakyat tidak menghendaki perpecahan bangsa. Akhirnya pada tanggal 10 April 1950, Federasi Kalimantan Timur bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Setelah itu, Kalimantan Timur menjadi daerah Keresidenan di Bawah pemerintahan Provinsi Kalimantan.
Status sebagai keresidenan tidak bertahan lama karena rakyat Kalimantan Timur menghendaki daerahnya menjadi Provinsi. Pemerintah pusat memenuhi aspirasi rakyat Kalimantan Timur ini dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan provinsi-provinsi otonom Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Dengan demikian, sejak saat itu Kalimantan Timur berstatus sebagai daerah Provinsi.
Sumber : http://sejarahbangsaindonesia.co.cc/1_19_Sejarah-Kaltim.html
